Saat diwawancarai oleh tvOne beberapa hari yang lalu - terkait dengan pernyataan kontroversialnya - Marzuki Ali sempat berkomentar bahwa kebobrokan bangsa ini berasal dari gagalnya pendidikan. Menurut beliau, sejak awal pendidikan lebih mementingkan bagaimana meraih nilai bagus ketimbang bagaimana meraih moral yang bagus.
Dalam hati saya mengamini komentar tersebut. (Cuma komentar itu lho! Bukan yang terkait pembubaran KPK.) Saya kemudian teringat betapa hancurnya pendidikan nasional kita. Padahal, boleh dibilang pendidikan adalah nyawa bagi sebuah bangsa. Bagaimana tidak? Seorang miskin; yang tidak punya banyak harta; namun punya pendidikan yang bagus; alias cerdas, niscaya akan mencapai kekayaan yang ia idam-idamkan - meski secara perlahan. Pelan tapi pasti, kira-kira begitu. Sementara, seorang yang kaya raya; tapi bodoh, niscaya akan semena-mena menghamburkan kekayaannya - hingga ludes. Ironi tersebut bisa mewakili situasi bangsa kita pada masa kini.
Bayangkan saja! Semenjak komersialisasi pendidikan lewat BHMN (yang belakangan dibatalkan MK); lewat alasan kemandirian pendidikan; atau segudang alasan lainnya, sekolah-sekolah dan kampus-kampus (terutama negeri) berlomba-lomba untuk menaikkan bea masuk dan uang SPP. Mereka juga giat menjual bangku-bangku (dengan harga yang tidak masuk akal) berlabel cadangan. Angkanya bisa menembus ratusan juta Rupiah.
Alhasil, banyak anak-anak pintar dan cerdas yang gagal melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau perguruan tinggi. Anehnya, anak-anak cerdas tersebut identik dengan keluarga kurang mampu. Lama-kelamaan, saya melihat kampus-kampus top Indonesia layaknya timnas sepakbola Indonesia, dimana squad atau komposisinya tidaklah mencerminkan potensi terbaik dari putra-putri tanah air. Mereka yang ada di panggung tersebut hanyalah mereka yang kebetulan beruntung, karena memiliki uang lebih; memiliki koneksi; atau benar-benar dapat hoki akibat status dan sebagainya. Menyedihkan nian.
Saya - saat ini - amat tidak yakin bila mahasiswa-mahasiswa yang duduk di gedung-gedung megah UI; ITB; UGM; ITS; Unpad; IPB; dan sebagainya, adalah squad terbaik yang dapat memenangkan "trophy piala dunia". Begitu pula dengan siswa-siswi yang duduk di sekolah-sekolah mentereng di tanah air (bahkan yang berlabel plus atau sekolah bertaraf internasional), mereka belum tentu best of the best. Mereka adalah segelintir anak-anak yang "beruntung".
Kampus-kampus terbaik yang sudah lama tersohor di negeri ini, berubah seperti Mozilla yang menginjak-injak serta meluluh-lantakkan pendidikan itu sendiri. Lihatlah bagaimana mereka menjual selembar formulir pendaftaran ujian dengan harga hingga 800 ribu Rupiah! Sekolah-sekolah yang berlomba-lomba mengejar status bertaraf internasional, menjelma menjadi sekolah-sekolah "bertarif" internasional.
Saya pikir setiap orang tua yang menyekolahkan atau mengkuliahkan putra-putrinya sudah khatam mengenai hal ini. Bagi mereka yang memiliki putra di perantauan, tentu akan merasa lebih tercekik lagi mengingat mahalnya uang kos dan biaya hidup di kota-kota besar tempat kampus-kampus dan sekolah-sekolah top itu berada. (Dan, ironinya lagi: akibat pembangunan yang sejak awal tak merata, hampir semua kampus dan sekolah top tersebut berada di kota besar.)
Mungkin pembaca sekalian berargumen, "Ah! Kalau pintar kan bisa dapat beasiswa," atau "Kalau mau pintar memang harus mahal."
Lalu, saya akan bertanya, "Di manakah nasib buat si miskin dan si bodoh?"
Padahal, tujuan hakiki dari pendidikan adalah untuk "mencerdaskan kehidupan bangsa". Dan, hal itu dijamin oleh undang-undang. Jadi, negara itu harusnya berfungsi untuk membuat masyarakat yang bodoh menjadi cerdas, dan untuk menjamin bahwa setiap warga negara yang bodoh itu memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pintar. Kalau cuma membuat yang pintar menjadi pintar; atau yang kaya menjadi pintar, Ali Baba pun bisa. Yang pintar dan yang kaya tersebut sudah ada di UI, ITB, UGM, ITS, Unpad, IPB, dan lain-lain. Hehehe...
Jika kita terus berpikir ala kapitalis, (khusus untuk dunia pendidikan) percayalah bahwa kita tengah meletakkan masa depan bangsa ini di ujung tanduk! Tinggal menunggu kapan pecahnya.
Kebijakan kampus-kampus dan sekolah-sekolah top untuk memberikan beasiswa buat segelintir mahasiswa atau murid pintar, bukanlah solusi. Menurut saya, itu hanyalah formalitas untuk menunjukkan pada publik bahwa mereka juga peduli pendidikan. Padahal, (sekali lagi) tujuan pendidikan adalah untuk "mencerdaskan bangsa"; bukan segelintir orang. Maksudnya, biar yang pintar-pintar yang dapat beasiswa itu, nggak jadi pintar sendiri sehingga "memintari" masyarakatnya - seperti yang sering terjadi belakangan ini. Semestinya, kita semua sama-sama pintar sehingga sama-sama berpikir tentang baik dan salah. Bukan seperti yang terjadi sekarang: kita masih ribut tentang mana yang benar, mana yang salah. Itu contoh kasus yang menggambarkan bahwa pintarnya orang Indonesia masih jomplang.
Sekelumit masalah pendidikan di atas belum termasuk masalah: sekolah yang atapnya bocor, madrasah yang dindingnya hampir rubuh, masyarakat pedalaman yang masih buta huruf, atau kualitas dosen dan guru yang kurang profesional, atau kontroversi ujian nasional. Tetapi, minimal kita bisa mengetahui secuil: apa pendidikan itu, dan bagaimana ia semestinya dikelola (bukan dikomersilkan.)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar